Skip to content

UU BHP, Kontroversi Tanpa Solusi

Juni 14, 2009

bhp2Sejak masih berupa konsep atau draft, Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) sudah menimbulkan kontroversi. Maklum, banyak hal yang dirubah dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari status kelembagaan, sumber pendanaan, tenaga didik, hingga sistem perpajakan. Tidak aneh jika dalam pembahasan di DPR sampai diajukan 35 draft RUU BHP. Barulah pada draft ke 36 disetujui oleh DPR pada 17 desember 2008. Namun meski sudah di setujui DPR, kontroversi terhadap UU BHP tidak berhenti. Justru penolakan dari sejumlah kalangan terus bergulir.

UU BHP dinilai sarat komersialisme. Negara terkesan lepas tangan dalam soal pendanaan pendidikan dan menyerahkannya kepada masyarakat dengan dalih otonomi perguruan tinggi atau otonomi sekolah. Jaminan negara dan BHP menanggung minimal 2/3 biaya operasional pendidikan dianggap hanya permainan kata kata. Dari kalangan orang tua dan mahasiswa juga timbul kekhawatiran, biaya pendidikan akan semakin mahal dan sulit terjangkau. Jaminan kuota 20% untuk masyarakat miskin untuk menikmati pendidikan tinggi, seperti dinyatakan UU BHP, tidak cukup meyakinkan masyarakat.

Soal guru juga menjadi persoalan tersendiri. UU BHP menegaskan, pendidik dan tenaga kependidikan membuat perjanjian kerja. Karena pengangkatan berdasarkan perjanjian BHP, menurut ketua umum Federasi Guru Independen Indonesia Suparman, posisi guru sebagai tenaga kerja seharusnya ikut merujuk pada UU ketenagakerjaan. Guru sebagai tenaga kerja, tentu acuannya UU ketenagakerjaan sehingga berhak mendirikan serikat pekerja, mendapat upah diatas upah minimum regional, mendapat jamsostek, serta punya hak mogok mengajar.

Persoalan lain yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah soal perpajakan. Dalam salah satu pasal UU BHP dinyatakan, badan hukum pendidikan bersifat nirlaba. Namun, pada pasal lain, BHP dikaenai pajak sehingga, menurut ahli perpajakan Universitas Indonesia Darussalam, kedua pasal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perpajakan.

Untuk pergurun tinggi

bauk

Implikasi penerapan UU BHP boleh dibilang diluar perkiraan sebelumnya. Seperti disampaikan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal, UU BHP sebelumnya sebagai solusi untuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang terjerat birokrasi dan sistem penganggaran yang rumit. Sistem birokrasi yang terpusat telah mengganggu aktivitas perguruan tinggi karena ibaratnya membeli kertas saja harus terpusat dan dianggarkan Bappenas. Belum lagi aturan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menyebabkan sejumlah rektor berurusan dengan aparat hukum. Penerimaan PTN, seprti dari mahasiswa, harus disetorkan dulu kepada negara, kemudian PTN mengajukan permintaan dana kembali. Selain prosesnya panjang dibutuhkan waktu yang sangat lama.

Pemerintah kemudian membuat solusi dengan membentuk PTN menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Langkah ini lumayan manjur karena bisa memotong jalur birokrasi dan PTN bisa mngelola keuanganya secara mandiri. Menyadari payung hukum BHMN lemah, kemudian muncullah UU BHP. UU ini bagus untuk PTN, tetapi sulit diterapkan untuk sekitar 250.000 sekolah dan madrasah yang tersebar di Tanah Air dengan kondisi dan potensi yang beragam.

Jadi, UU BHP seperti menjerat sistem pendidikan kita dan hingga sekarang balum ada solusi terhadap persoalan ini. (Oleh: Try Hariyono)

by: Nurlyanto

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: